Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dalam Sengketa Kontraktual Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pemerintah Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata
DOI:
https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i3.3091Keywords:
Civil Law, Construction Procurement, Contractual Dispute, Legal Protection, Private SectorAbstract
The purpose of this study is to identify legal protection for business actors in procuring construction goods and services in the government sector by reviewing various civil aspects. This study applies normative legal analysis with a descriptive analytical nature. The approach applied is legislation. The data required in this study were obtained through literature studies, field studies, and interviews. Data processing and analysis efforts were carried out using qualitative analysis. The analysis of legal protection shows that legal protection is divided into preventive and repressive legal protection for the government (PA/KPA/PPK) and the provider (private sector). Preventive legal protection aims to prevent defense between the government as a service user and the provider of construction goods/services. This prevention is realized in the form of clear regulations, transparency in the procurement process, and the existence of strict monitoring and evaluation mechanisms. In addition, the contract documents drawn up must fulfill legal certainty, justice, and equality between the parties. This preventive aspect is very important for the procurement process to run efficiently, and minimize the potential for abuse, corruption, and default by either party. Meanwhile, repressive legal protection becomes crucial when a breach or violation occurs in the procurement process or implementation of a contract. In this case, the aggrieved party can pursue legal action through dispute resolution mechanisms, including public courts, arbitration, and alternative dispute resolution (ADR). The government, as the service user, must also comply with civil law principles if it violates the agreement. Therefore, this study reinforces the importance of a firm legal basis and fair settlement procedures to ensure trust between the private sector and the government in the construction sector.
References
Humas Korps Pegawai Republik Indonesia. (2024). Korps Pegawai Republik Indonesia. Korpri.Go.Id, 1-8.
Kurniati, G. (2017). Akibat hukum pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah dan perlindungan hukum terhadap organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Jurnal Hukum POSITUM, 1(2), 321-325. https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.854
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. Journal of Financial Economics, 58, 3-27. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00065-9
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2020). Buku informasi gambaran umum pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pelaku usaha. LKPP dan UNDP.
Pane, M. D. (2017). Aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah: Suatu tinjauan yuridis peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jurnal Media Hukum, 24(2), 148. https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2019). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Biro Hukum Kementerian PUPR.
Peraturan Perundang-undangan. (2011). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat.
Peraturan Perundang-undangan. (2017). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Pemerintah Pusat.
Peraturan Perundang-undangan. (2021). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia. LKPP.
Peraturan Perundang-undangan. (2023). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Pemerintah Pusat.
Peraturan Presiden. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Sidik, S. H. (2006). Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak. Sinar Grafika.
Simamora, Y. S. (2005). Prinsip hukum kontrak dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Universitas Airlangga.
Soekanto, S. (1984). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
Undang-Undang. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
Undang-undang. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja (Issue 176733). Sekretariat Negara.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
