Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Investasi Online Studi kasus di Kepolisian Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Timur
DOI:
https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i2.2387Keywords:
Law Enforcement, Criminal Code, Fraud, Online Investment, East Nusa TenggaraAbstract
Online business does make it easier for fraudsters to carry out their actions. Although online investment fraud has been partially revealed, many of the actions taken by individuals against these actions have not yet reached the legal realm. The research method used by the author is empirical legal research, the research data collection technique uses systematic interviews and is based on the research object, data analysis in this study is qualitative descriptive analysis. The results of the study show that criminal law enforcement against perpetrators of gold investment fraud is carried out in accordance with criminal law regulations, namely the Criminal Code (KUHP) Article 378, the police as investigators have difficulty finding the perpetrators so they decide to stop the investigation in accordance with Article 109 of the Criminal Procedure Code. The gold investment fraud case that occurred in East Nusa Tenggara in 2019 showed that law enforcement by the police was hampered by law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.
References
“Penipuan Online Indonesia Tertinggi,” Tempo.com.
“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”
Abdul Wahidi dan M. Labib, Kejahatan Mayantara (cybercrime) (Bandung: Refika Aditama, 2005).
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Grafika Indah, 1996). Hal.30
Asril Sitpmpul, Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
Cindy Mutiara Annur, “Kerugian Investasi Ilegal RI Capai Rp120,79 Triliun, Rekor Tertinggi Sedekade,”Databoks,2023<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/30/kerugian-investasi-ilegal-ri-capai-rp12079-triliun-rekor-tertinggi-sedekade> [diakses 29 Februari 2024].
Keysi Veren Kumaat, Toar N. Palilingan, dan Nelly Pinangkaan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online dengan Modus Investasi Ilegal,” jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2023.
Siigiranus Bere dan Dheri Agriesta, “Tergiur Tawaran Investasi Trading Emas, Warga Kupang RugiRp600Juta,”Kompas.com,2022<https://regional.kompas.com/read/2022/04/12/142544178/tergiur-tawaran-investasi-trading-emas-warga-kupang-rugi-rp-600-juta?page=all> [diakses 29 Februari 2024].
Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan, edisi keti (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
