Juridical Analysis Of Law Enforcement Against Criminal Offenders Misusing Subsidized Fuel To Creating The Principle Of Justice (Research Study In Bintan Police Jurisdiction)
DOI:
https://doi.org/10.56910/literacy.v2i3.995Keywords:
Law Enforcement, Crime, Fuel Subsidy, JusticeAbstract
The purpose of the study is to determine legal arrangements in terms of enforcement against perpetrators of subsidized fuel abuse in the Bintan Police Area, to determine the implementation of law enforcement against perpetrators of subsidized fuel abuse in the Bintan Police Area, to find out obstacles and law enforcement solutions against perpetrators criminal misuse of subsidized fuel in the Bintan Police Station area. This thesis research method is normative juridical (legal research) through literature study with an empirical juridical approach (sociological juridical) through field studies aimed at obtaining legal knowledge empirically. The results showed that enforcement legal arrangements against perpetrators of subsidized fuel abuse are strictly enforced to ensure integrity and fairness in the distribution of subsidized energy resources to the people. The government, through various regulations and laws, has imposed significant sanctions on individuals or entities that misuse, divert, or resell subsidized fuel for commercial purposes. Law enforcement by the police against perpetrators of subsidized fuel abuse in Indonesia still requires optimization, although efforts have been made through various operations and raids, there are still reports and evidence showing that criminal acts of subsidized fuel abuse continue to occur in various regions. Obstacles such as lack of resources, coordination between agencies, and obstacles in investigation and prosecution make the law enforcement process not run as optimally as expected. This certainly challenges the integrity of social justice promoted by the government in the fuel subsidy program for people in need. In the implementation of law enforcement against perpetrators of criminal acts of misuse of subsidized fuel, the police are faced with several obstacle factors. First, limited human resources and equipment make law enforcement difficult to conduct thoroughly. Second, lack of inter-agency coordination often slows down investigations and prosecutions. Third, there are indications that the involvement of certain parties who have economic interests can hamper the law enforcement process. Solutions that can be proposed include increasing human resource capacity through training and education, improving infrastructure and supporting equipment, and strengthening inter-agency coordination mechanisms. In addition, transparency and accountability in the law enforcement process must be improved, as well as prioritizing a preventive approach through socialization to the public about the negative impacts of subsidized fuel abuse. It is recommended that the government to strengthen legal policies against perpetrators of criminal acts of misuse of subsidized fuel in order to provide a deterrent effect to perpetrators. The police are advised to improve law enforcement performance against perpetrators of criminal acts of misuse of subsidized fuel that harm the community and the state. The public is advised to participate in assisting the police in law enforcement against perpetrators of the criminal act of misusing subsidized fuel.
References
Books
Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012.
Aditya, Bimo. Pengantar Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2017.
Amalia, Rina. Kontrak Migas dan Tanggung Jawab Negara, Erlangga: Jakarta, 2018.
Andi Hamzah, Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2018.
Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoristis Dan Praksis, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011.
Anonimous, Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjan (S2), Universitas Batam, Batam, 2014.
Asep N. Mulyana, Reformasi Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadilan Energy, PT Gramedia widiasarana Indonesia, Jakarta, 2019.
Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, Berbagai Pendekatan Alternatif. Kencana, Jakarta, 2015.
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Baskara, Ilham. BBM Bersubsidi dan Tindak Pidana, Andi Offset: Yogyakarta, 2018.
Cahyono, Agus. Regulasi Minyak Bumi dan Gas Nasional, Prenada Media: Jakarta, 2019.
Dewantara, Rangga. Dinamika Tindak Pidana BBM Bersubsidi, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015.
Effendi, Yusuf. Minyak Bumi, Gas, dan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta, 2016.
Harahap, Marwan. Tindak Pidana dalam Industri Energi, Refika Aditama: Bandung, 2014.
Hardi, Wulan. Pengawasan BBM Bersubsidi dalam Hukum Pidana, Harian Umum Press: Jakarta, 2020.
I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2018.
Ibrahim Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2018.
Irawan, Putra. Aspek Hukum BBM Bersubsidi, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2020.
Kartika, Tanti. Hukum Minyak dan Gas: Perspektif Internasional dan Nasional, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2016.
Kudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2015.
Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, “The Legal System: A Sosial Science Perspektive”, Nusa Media, Bandung, 2009.
Lestari, Puri. Dampak BBM Bersubsidi terhadap Perekonomian dan Hukum, PT LKIS Pelangi Aksara: Yogyakarta, 2019.
Lubiantara, Benny, Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas, Grasindo, Jakarta, 2012.
Mahendra, Bisma. Kriminalisasi Penggelapan BBM Bersubsidi, Prenada Media: Jakarta, 2015.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
Nasution, Reza. Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak Bumi: Aspek Hukumnya, Sinar Grafika: Jakarta, 2018.
Nuriman, Jaka. BBM Bersubsidi: Antara Keadilan Sosial dan Hukum Pidana, Setara Press: Bandung, 2020.
Pambudi, Eko. Penegakan Hukum Pidana dalam Industri Migas, Andi Offset: Yogyakarta, 2014.
Prasetyo, Adi. BBM Bersubsidi: Dilema Ekonomi dan Hukum, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2017.
Purwanto, Agung. Panduan Hukum Migas Indonesia, Kencana: Jakarta, 2018.
Putri, Annisa. Pengelolaan Migas dan Perlindungan Lingkungan: Perspektif Hukum, Undip Press: Semarang, 2015.
Rahardjo, Wirawan. Hukum Pidana dan Energi: Studi Kasus BBM Bersubsidi, Salemba Humanika: Jakarta, 2019.
Rizqullah, Iqbal. Tindak Pidana dalam Sektor Energi, Mizan Law Series: Bandung, 2018.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. Metode Penelitian Survei. LP3ES, Jakarta, 2009.
Siregar, Rizal. Era Digital dan Tindak Pidana BBM Bersubsidi, Elex Media Komputindo: Jakarta, 2020.
Sulaiman, Arief. BBM Bersubsidi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2016.
Sunarto, Agus. Penegakan Hukum dan Kejahatan BBM Bersubsidi, Airlangga University Press: Surabaya, 2017.
Supriyadi, Eko. BBM, Subsidi, dan Keadilan Sosial, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2016.
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
Wicaksono, Budi. Asas-asas Hukum Kontrak Migas, Kompas Media: Jakarta, 2019.
Wijaya, Hendra. Regulasi dan Kebijakan Energi: Studi Hukum Migas, PT LKIS Pelangi Aksara: Yogyakarta, 2015.
Yudhistira, Bima. Kerangka Hukum Minyak Bumi dan Gas di Indonesia, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2017.
Zulfikar, Rizki. Dinamika Hukum Pidana dan Energi, Alfabeta: Bandung, 2016.
Legislation
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
Journal, Thesis
Ismail Penjaitan, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Di Kabupaten Bangka, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019.
M. Febriansyah, Penegakan Hukum Terhadap Pelangsir BBM Bersubsidi Dalam Perspektif Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Manado, Tahun 2020.
Marsel Mada, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan No. 06-K/Pm Iii-16/Ad/Xii/2017), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019.
Internet, Website, URL
https://www.batamnews.co.id/berita-99687-polres-bintan-berhasil-tangkap-pelaku-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi.html, diakses pada tanggal 20 Mei 2018 Pukul 17:00 wib
Wola, M. G. Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Lex Et Societatis, Volume 7 Edisi 6, Tahun 2019.
