Community Participation In Village Development Planning In Nggembe Village, Bolo District, Bima Regency
DOI:
https://doi.org/10.56910/literacy.v3i2.1413Keywords:
Public, Participation, Development PlanningAbstract
Regional autonomy is the implementation of territorial decentralization within the constitutional framework of Indonesia. As a result, regions have the rights, authority, and obligations to manage and govern their own household affairs in accordance with applicable laws and regulations. Democratization, empowerment, and public participation are the goals of the Regional Autonomy policy rollout in Indonesia. To achieve this, the government implements various decentralization policies. Provinces and districts are granted limited autonomy, while villages are given original autonomy. Both individuals and groups or communities engage in activities known as community participation, aiming to achieve communal goals by aligning their interests or relationships with organizations or the broader community. This study conducts qualitative descriptive research. The findings indicate that leadership, communication, and education influence community participation in Nggembe Village. The results show that the village head acts as a good leader; communication between the village government and the community is effective; and that the Nggembe Village population has a low level of education.
References
Adasmita dan Raharjo. (2006) Pembangunan Kota dan Desa Tempat di Yogyakarta adalah Graha Ilmu.
Alexander, Abe. (2005) Perencanaan wilayah partisipasi, Update.Tempat di Yogyakarta adalah Graha Ilmu.
Ali Moertopo, tahun (2001). Strategi untuk Kemajuan Nasional. Cetakan II diterbitkan di Jakarta oleh CSIS.
Agustin, M. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). Publika, 4(1).
Agustina Setiawan, S. I. P. (2022). Pemerintahan Desa (Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa). Deepublish.
Akbar, M. F., Suprapto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 6(2), 135-142..
Ardilah, T. (2014). Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
Dadang, Juliantara. (2004 ). Pembaharuan Kabupaten Yogyakarta: Pengembangan
Ginanjar, Kartasamit, tahun 2006. Konstruksi untuk Kepentingan Publik Di Jakarta: PT Buku.
Herman, H. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, 1(1), 75-98.
Imtihan, H., & Wahyunadi, F. (2017). Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Neo-Bis, 11(1), 28-40.
John Adir (2007) Metode untuk Meningkatkan Kemampuan Pemimpin Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Koentjaraningrat", (2004). Teknik Penelitian Masyarakat Penerbitan: Gramedia, Jakarta.
Krihatnolo & Nugroho.(2006) Pengantar dan panduan untuk manajemen pembangunan Indonesia Elekx Media Komputindo, Jakarta.
Laily, E. I. A. N., & Imro’atin, E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 3(2), 186-190.
Larisu, Z., & Jopang, J. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Optimalisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Desa Di Kabupaten Muna. Sebatik, 26(2), 622-629.
Purwaningsih, E. (2008). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Jurnal Jantra, 3(6), 443-452.
Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 2(2), 189-199.
R. Sastropoetara B. Santoso, (2006). Participation Disiplin dan Motivasi dalam pembangunan Gunung Agung di Jakarta.
Rappang, D. S. M. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik, 4(2).
Salamet, M.( 2003) menghasilkan pola perilaku manusia pembangunan. Kota Bogor: IPB. Ketik.
Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi, 1(1), 18-33.
Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik, 3(02), 251-270.
Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1).
Siagian, Paul Terimakasih. 2000 Analisis, Identifikasi, dan Terapi Patologi Birokrasi Ghalia Indonesia LVI, Jakarta
Sigalingging, A. H., & Warjio, W. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 4(2), 116-145.
Siregar, M. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). Jurnal Ilmiah Kohesi, 4(2), 59-59.
Soetrisno dan Loekman (2005). Untuk menuju masyarakat yang terlibat. Yogyakarta: Gereja Kanisius.
Talizidhuhu, Ndraha, (2003). Pemerintahan Desa memiliki dimensi. Bumi Aksara, Jakarta.
Tjokromidjojo dan Bintoro, (2005). Perencanaan Pembangunan, Jakarta: Mr. President.
Tjokrowinoto dan Moeljorto (2002). Pembangunan: Tantangan dan Kesusahan Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.