Kebijakan Hukum Pemerintah Dalam Melindungi Warga Negara Terkait Penyebaran Virus Covid-19
DOI:
https://doi.org/10.56910/jispendiora.v1i1.571Keywords:
Policy, Government, Covid-19.Abstract
Health as a human right must be realized in the form of providing various health efforts to the entire community through the implementation of quality and affordable health development for the community. Law Number 36 of 2009 concerning Health, implies that every individual, family and community has the right to obtain protection for their health, and the state is responsible for regulating the fulfillment of the right to a healthy life for its population, including for the poor and underprivileged. This study uses a normative juridical approach with qualitative research analysis. The program to control the spread of the corona disease, managed by the government and the community, is an integrated policy to prevent transmission of the corona virus and improve the quality of life of citizens. Based on Law Number 36 of 2009 concerning health that every activity in an effort to maintain and improve the highest public health status is carried out based on non-discriminatory, participatory and sustainable principles.
References
Abdulkahar, Badjuri, dan Yuwono, 2002. Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. Semarang : FISIP UNDIP.
Dunn, William N., 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada Press.
Fatkuroji, 2012. Kebijakan Pembelajaran Terpadu dalam Meningkatkan Minat Konsumen Pendidikan. Nadwa, Volume VI Nomor 2, Oktober 2012.
Hafid Abbas, et.el., 2008. Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
Indra Perwira, 2009. Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Bagir Manan, et.al., Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia, PSKN FH UNPAD, Bandung.
Lexy J. Moleong. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung. Remaja Rosdakarya.
Sulastomo, 2006. Substansi dan Filosofi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Rakernas SJSN dan Jaminan Sosial Kesehatan, Menkokesra.
Suwitri Sri, 2011. Jaringan Kebijakan Publik : Kerangka Baru Penyelenggaraan Pemerintah, badan penerbit Universitas Diponegoro.
Sylvia Hasanah Thorik, 2020. Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, 4.1 (2020), 115–20.
Wibowo Hadiwardoyo, 2020. Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19, Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship, 2.2 (2020), 83–92.
Winarno Budi, 2012, Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus). Penerbit CAPS, Jakarta.
